Pusat


Menteri BUMN Tunggu Hasil Audit Keuangan Jiwasraya oleh BPK dan BPKP

Tanggal Berita : 28-01-2019 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dari hasil audit tersebut diharapkan bisa diketahui pangkal masalah likuiditas yang dialami BUMN tersebut sehingga menyebabkan gagal bayar polis yang jatuh tempo di produk bancassurance beberapa waktu lalu.Menteri BUMN Rini Soemarno berharap kedua lembaga tersebut dapat menyelesaikan audit investigasi pada akhir tahun ini. "Kami masih menunggu hasilnya," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/12)

Persoalan gagal bayar polis jatuh tempo produk JS Proteksi Plan muncul setelah beredar salinan surat dari Jiwasraya kepada sejumlah bank yang menjadi mitra distribusi produk bancassurance tersebut pada awal Oktober lalu. Dalam salinan surat tersebut, Jiwasraya menyatakan tengah mengalami tekanan likuiditas sehingga ada keterlambatan pembayaran nilai tunai jatuh tempo polis bancassurance.

Direksi Jiwasraya telah mengadakan konferensi pers dan menyatakan komitmen perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo, meski secara bertahap. Perusahaan pun menawarkan dua opsi bagi nasabah yang polisnya telah jatuh tempo.

Opsi pertama, pemegang polis memperpanjang (roll over) polisnya selama satu tahun, dengan penawaran bunga sebesar 7% per tahun netto dibayar di muka atau setara 7,49% per tahun. Opsi kedua, bagi pemegang polis yang tidak ingin melakukan roll over, perusahaan akan memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75% per tahun netto.

 

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan penyebab persoalan likuiditas di Asuransi Jiwasraya harus diketahui terlebih dulu, apakah karena kesalahan mengelola atau persoalan lain. Indikasi sebelumnya menunjukkan masalah likuiditas ini disebabkan kesalahan investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menyuntik modal Jiwasraya, peruntukkannya pun harus jelas. “Kalau misalnya (suntikan modal) untuk meningkatkan produktivitas sehingga keluar dari masalah bisa dipertimbangkan,” ujar Donny. Lanjutnya, suntikan modal untuk membayar utang atau mengganti kerugian, perlu kajian yang lebih dalam dan jangan sampai menjadi unsur merugikan negara.

 

 

Download Kliping

Narasumber  :  Menteri BUMN Rini Soemarno Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo
Kategori  :  Penegakan Hukum dan KKN
Jenis Media  :  Online
Nama Media  :  katadata.co.id