Pusat


Pengawasan Internal Pemerintah Masih Lemah

Tanggal Berita : 09-07-2018 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Praktik korupsi di Aceh masih terjadi karena lemahnya peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Peran APIP yang sebenarnya sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan dana otonomi khusus selama ini diakui belum optimal karena alokasi anggaran masih tersentralisasi di provinsi dan tanpa adanya intervensi dari pusat.

Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta pada Direktorat Penataan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Raden Sartono menyatakan, sesuai Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Otsus, pelaksanaan pengelolaan dana langsung sepenuhnya di bawah pemerintah provinsi.

Download Kliping

Narasumber  :  -
Kategori  :  Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Jenis Media  :  Cetak
Nama Media  :  Kompas