Pusat


Dana Desa, Berkah atau Musibah?

Tanggal Berita : 15-11-2017 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Undang-undang No 6/2014 tentang Desa  telah berjalan kurang lebih tiga tahun pasca disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang yang sejalan dengan ruh desentralisasi atau otonomi daerah ini sejatinya hadir untuk melindungi dan memberdayakan desa agar desa menjadi sebuah entitas yang kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Pertanyaannya, sudahkah idealita Undang-undang Desa tersebut terwujud sehingga kehadirannya benar-benar menjadi berkah, bukan sebaliknya malah menjadi musibah?

Sebagian besar publik bisa saja menilai kehadiran UU Desa sebagai berkah, terutama jika dikaitkan dengan fakta terus meningkatnya dana desa dari tahun ketahun dalam rangka membiayai pembangunan di desa.   

Apa yang menjadi saran KPK terkait regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan, dan sumber daya manusia tidak kalah pentingnya untuk dilaksanakan agar pengelolaan keuangan desa efektif dan akuntabel.

Aparat desa sebagai eksekutor sekaligus ujung tombak pembangunan desa tentunya berharap agar berkah dana desa tidak berubah menjadi musibah atau “monster” yang menakutkan. Untuk itu, dalam rangka kelanjutan pembangunan desa, aparat penegak hukum dalam menyikapi penggunaan dana desa semestinya tetap mengedepankan fungsi pembinaan (pencegahan) daripada penindakan.

Sebagai implementasinya, BPKP diminta agar secara intensif menyosialisasikan dan melaksanakan sistem keuangan desa untuk menuju pembangunan desa yang akuntabel, dan efektif. Selanjutnya Pemda diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan pengelolaan dana Desa.

Download Kliping

Narasumber  :  Anggota Komite I DPD RI, Dapil Sumatera Selatan Hendri Zainuddin
Kategori  :  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Daerah Terluar
Jenis Media  :  Cetak
Nama Media  :  Sindo