Pusat


Sri Mulyani Kecewa Belanja APBN/APBD Tak Maksimal Tingkatkan Penerimaan

Tanggal Berita : 12-09-2017 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Sri Mulyani dalam Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan negara oleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2017 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9), menunjukkan belanja yang dialokasikan dalam APBN dan APBD selama ini cukup besar. Namun dampak terhadap penerimaan negara baik dari pajak maupun perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) masih minim. APBN dengan belanjanya, lanjutnya, sebetulnya menciptakan juga apa yang disebut potensi penerimaan, karena setiap belanja yang dibiayai oleh APBN , maka dia menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk belanja pegawainya, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang berhubungan dengan belanja barang dan belanja modal. Sri Mulyani menyatakan, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP juga sangat penting untuk bersama-sama bekerja melihat APBN dan APBD ini. Oleh karena itu peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ) itu menjadi sangat penting.

Download Kliping

Narasumber  :  Menteri Keuangan Sri Mulyani
Kategori  :  Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Jenis Media  :  Online
Nama Media  :  Lain - lain