Pusat


Banyaknya Aturan Soal Dana Desa Dinilai Membingungkan

Tanggal Berita : 05-09-2017 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Komite I Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Hadir dalam RPD tersebut Perwakilan dari BPKP, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI serta KPK. Salah satu yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut adalah regulasi yang tumpang tindih. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Iskandar Novianto mengatakan, sejak diuji coba pada 2015, aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes) belum banyak digunakan di desa-desa. Padahal kalau satu sistem digunakan di desa, akan lebih mudah juga diintegrasikan dengan sistem yang lain (milik pusat).

Download Kliping

Narasumber  :  -
Kategori  :  Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Jenis Media  :  Online
Nama Media  :  Kompas.com