Pusat


Teknis Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Perlu Diperjelas

Tanggal Berita : 14-08-2017 || Unit : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Peneliti Indonesian Corruption Watch Almas Sjafrina menyatakan bahwa jika pengawasan penggunaan dana desa akan melibatkan inspektorat, teknis pengawasan inspektorat harus diperjelas akan seperti apa.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa pihaknya berharap mulai 2017, audit penggunaan dana desa yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri      No. 70/1281 bisa dilakukan dengan seksama.

Sebelumnya audit penggunaan dana desa dilakukan oleh BPKP dan itupun hanya menggunakan sampel pada 162 desa yang tersebar di 71 Kabupaten. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaganya, agar korupsi dana desa bisa diminimalisasi, semua pemangku kepentingan mengenai desa perlu melakukan beberapa hal seperti melakukan penguatan fungsi pengawasan formal dan nonformal



Narasumber  :  Peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana
Kategori  :  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Daerah Terluar
Jenis Media  :  Cetak
Nama Media  :  Bisnis Indonesia